Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PENGERTIAN HUMAS PEMERINTAHAN



“Pengertian Humas Pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis, dimana bagian humas tersebut dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka” (Kusumastuti).
Dalam hal ini, Departemen Luar Negeri merupakan suatu unsur pelaksanaan pemerintahan dibidang pemerintahan luar negeri, di mana Juru Bicara memerankan peranan humas dalam mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan Departemen Luar Negeri. Peranan tersebut antara lain memberikan informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencananya ke depan, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
Walter Lippman pernah mengatakan, “Public Relations is another name for political leadership, yaitu Public Relations adalah nama lain dari kepemimpinan politik” (Kusumastuti).

Seiring dengan tuntutan transparansi dari masyarakat luas sebagai publik pemerintahan, manfaat humas dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah diterima sejak lama. Humas dalam pemerintahan dan politik tidak dapat dilepaskan dari opini publik. Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Menteri Luar Negeri dalam menunjuk suatu pejabat tertentu dengan kredibilitas tinggi yang mampu untuk memeberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Departemen Luar Negeri, kegiatan-kegiatan dan rencana-rencananya ke depan, juga posisi Pemerintah dan Departemen Luar Negeri dalam menghadapi suatu masalah, kepada masyarakat luas. Hal ini direalisasikan melalui kegiatan rutin Juru Bicara dengan pers, yaitu melalui Press Briefing.
Tugas pemerintah sangat berat, sebab masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula. Hal ini memang tidak lepas dari “karakteristik” yang melekat dalam setiap kegiatan pemerintah, antara lain sebagai berikut:
1.     Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan (intelejensi) yang beragam.
2.     Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, bahkan dalam jangka panjang sekalipun, karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan. Melibatkan generasi ke generasi. Bahkan program pemerintah cenderung dibayar dengan “harga sosial” yang tinggi. Program-program pemerintah seringkali tidak dapat menghindari perlunya “pengorbanan” sosial (masyarakat). Di sinilah perlunya pendekatan khusus untuk melibatkan partisipasi dan emansipasi masyarakat.
3.     Program pemerintah selalu mendapat controlling/pengawasan dari berbagai kalangan, terutama pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses penyadaran masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan mereka sebagai warga masyarakat.(Kusumastuti)
Karakteristik itulah yang dapat dijadikan latar belakang mengapa humas pemerintahan perlu diterapkan dan dikembangluaskan secara profesional. Namun, tugas yang berat tersebut ternyata masih ditambah dengan hambatan-hambatan penerapan humas yang ideal di pemerintahan. Undang-undang dan peraturan organisasi, seringkali menghambat fungsi humas. Masalah dana, tumpang tindihnya job description, penyalahgunaan para pejabat terhadap humas demi publisitas pribadi dan untuk melindungi “ketidakjujuran” dan program-program yang tidak perlu merupakan hal-hal yang memperburuk citra humas pemerintahan.
Ivy Lee berpendapat bahwa “semua jenis materi pers harus bebas dari nilai-nilai dan kepentingan sepihak”. Kiteria kejujuran dan kenetralan harus dipegang teguh oleh kalangan praktisi humas. Setiap pesan atau berita yang mereka sampaikan kepada masyarakat melalui pers haruslah sesuai dengan kenyataan yang sesuangguhnya. Baik atau buruknya humas diukur berdasarkan kejujuran dan sikap netralnya. Kepentingan masyarakat, harus senantiasa diutamakan. Kalau hal ini benar-benar diperhatiakan maka sambutan khalayak pembaca, pendengar dan pemirsa, dengan sendirinya akan positif sehingga perusahaan induk atau klien humas tadi pasti akan memperoleh suatu publisitas yang baik seperti yang diinginkannya, dan pada saat itulah kepentingan-kepentingannya sendiri akan dapat terpenuh” (Jefkins).
(Sumber tulisan : Buku Dasar-Dasar Humas oleh  Kusumastuti)

Posting Komentar untuk "PENGERTIAN HUMAS PEMERINTAHAN"